Berita Nasional

Jakarta, beritaindonesianet – Musyawarah Nasional ke III Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, akhirnya menyetujui pemilihan ketua umum. Mantan bendahara DPP LPM Eni Maulani Saragih akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP LPM periode 2016-2021 menggantikan Idrus Marham. Eni yang juga menjabat anggota Komisi VII DPR RI mengaku sangat bersyukur atas kepercayaan para peserta munas, yang mempercayakan dirinya sebagai ketua umum. Ia mengaku tidak akan banyak mengumbar janji, yang pasti ia…

JAkarta – Tak terasa, tahun 2016 akan segera berganti dengan tahun baru 2017. Selama setahun ini, tentu banyak peristiwa yang terjadi di Indonesia. Kali ini, kami mencoba merangkum beberapa peristiwa politik yang cukup menjadi perhatian di masyarakat sepanjang tahun ini. Baik yang terjadi di lembaga legislatif seperti DPR, dan juga eksekutif di pemerintahan. Begitu juga dengan partai-partai politik, pada 2016 itu masih terdapat sejumlah pergolakan. Misalnya pada Golkar dan PPP. Awal 2016, ditandai dengan naiknya…

Jakarta, beritaindonesianet – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) melakukan Musyawarah Nasional ke III di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dari Selasa hingga Kamis mendatang (20-22/12). Acara yang diikuti oleh ratusan pengurus LPM perwakilan provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia ini dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP LPM Idrus Marham. Hingga berita ini diturunkan Selasa malam, para peserta lagi membahas tentang tata tertib sidang paripurna. Rencana acara akan dilanjutkan dengan laporan daerah tentang program kepengurusan mereka. (Henny)

Jakarta – Puluhan masa memadati Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016). Mereka datang untuk mengawal sidang perdana Basuki T Purnama alias Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama. ”Kita menuntut rasa keadilan bagi umat Islam. Kalau yang lainnya dihukum, kenapa Ahok tidak?” ungkap Indrayadi, pendemo dari Parmusi di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016). Menurutnya, Parmusi menuntut jangan sampai ketika ada yang melecehkan agama lain, dan Ahok sebagai gubernur nonaktif, maka dibebaskan. Selain itu, mereka…

Jakarta – Panitia aksi 212 berharap setiap komunitas yang akan mengikuti gelar sajadah tersebut menyediakan handy talky (HT) untuk berkoordinasi. Frekuensi HT dapat disamakan dengan panitia Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan komunitas lainnya. Hal tersebut bertujuan demi memperlancar komunikasi saat aksi. “Untuk memudahkan komunikasi karena HPtidak akan bisa digunakan (hilang sinyal, lowbatt, dan lain-lain),” ujar koordinator lapangan Aksi Super Damai 212, Anggi Meiga H, Kamis (1/12/2016). Untuk komunitas yang bertugas…

Jakarta – Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Abdulah Gymnastiar, menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama, yang menyatakan nasibnya sama dengan mendiang tokoh dunia Nelson Mandela, sangat disayangkan dan bertolak belakang. Ustadz yang akrab disapa Aa Gym ini menyatakan, sikap arogan itu harus diperbaiki. “Katanya Ahok menyamakan dirinya dengan Nelson Mandela. Menurut saya harus dievaluasi,” tegas Aa Gym di Daarut Tauhid, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (17/11/2016). Aa Gym menuturkan, perbandingan Nelson Mandela…

Jakarta – Mantan biarawati, Irena Handono, yang menjadi saksi pelapor kasus Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Purnama (Ahok), memberikan kesaksian terakhir dalam dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. “Hari ini, memberikan kesaksian terakhir. Prosesnya sudah berbeda. Kalau kemarin proses penyelidikan, sekarang penyidikan. Jadi sudah pro justicia, kami memberikan keterangan hampir sama,” kata Arisakti Prihatwono, kuasa hukum Handono, di Jakarta, Kamis. Ia menyatakan kliennya hanya memberikan satu tambahan informasi dalam kesaksiannya hari ini. “Bapak Basuki waktu…

Jakarta – Penanganan kasus penistaan Alquran yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai banyak kekeliruan. Mulai dari proses hukum yang masih di level penyelidikan dan pihak yang menangani kasus ini pun seharusnya bukan kepolisian. Advokat yang juga kuasa hukum pelapor kasus Ahok, Fariz Mu’adz Basakran, mengatakan apa yang sedang berlangsung dengan kasus Ahok saat ini adalah pembodohan publik. Sebab, sudah jelas ada peristiwa pidana dilakukan seseorang dengan petunjuk berupa video,…