Berita Daerah

Serang, beritaindonesianet-DPRD Provinsi Banten meminta agar Pemda Provinsi Banten segera mengubah kualitas penilaian opini BPK dari tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP. Permintaan ini diajukan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten di antara 11 rekomendasi hasil pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 kepada Plt Gubernur Banten, Rano Karno melalui Rapat Paripurna DPRD setempat di KP3B, Curug Kota Serang, Selasa (30/6/2015). Selain…

Serang, beritaindonesianet – Sebanyak 850 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di delapan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mendapatkan bantuan rehab dari Pemerintah Provinsi Banten melalui APBD tahun anggaran 2015. Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten SM Hartono meninjau langsung acara pemberian bantuan untuk memastikan jika bantuan tersebut tepat sasaran. Dari 850 RTLH yang disalurkan, 180 di antaranya berada di Kabupaten Pandeglang, sedangkan Kabupaten Lebak sebanyak 156 rumah, Kabupaten Serang sebanyak 144 rumah, Kabupaten Tangerang sebanyak 135…

Pandeglang, beritaindonesianet – Komisi II DPRD Provinsi Banten meninjau produksi minuman botol dan minuman kemasan Teh Botol Sostro ke Kantor PT Sinar Sosro di Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang, Jumat (26/6/2015). Dalam kunjungan ini, para wakil rakyat ini tidak hanya mengawasi kualitas pembuatan dan hasil produksi tetapi juga mengingatkan pihak perusahaan untuk tidak lupa memberikan bantuan social kepada warga sekitar. Pada kunjungan ini, Ketua dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten diterima General Manager PT…

Serang, beritaindonesianet – Komisi II DPRD Provinsi Banten melakukan pengawasan terhadap peredan gula rafinasi di wilayah Banten. Salah satu langkah yang dilakukan dengan melakukan kunjungan ke PT Angels Product di Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang.

Serang, beritaindonesianet – Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah menghadiri pelantikan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang dipimpin langsung Plt Gubernur Banten, Rano Karno di Pendopo Gubernur Banten di KP3B, Curug Kota Serang, Jumat (19/6/2015). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 968.05/Kep.262-Huk/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 968.05/Kep.187-Huk/2011 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis TPTGR Keuangan dan Barang…

Serang, beritaindonesianet – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, SM Hartono mendukung pembukaan delapan Kantor Cabang Perintis (KCP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten oleh BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Banten. KCP BPJS Ketenagakerjaan tersebut meliputi, KCP BPJS Ketenagakerjaan di Ciputat Kota Tangerang Selatan, KCP BPJS Ketenagakerjaan di Pasarkemis Kabupaten Tangerang, KCP BPJS Ketenagakerjaan di Dadap Kota Tangerang, KCP BPJS Ketenagakerjaan di Bintaro Kota Tangerang Selatan, KCP BPJS Ketenagakerjaan Cilegon, KCP BPJS…

Serang, beritaindonesianet – Pemda Provinsi Banten kembali menggulirkan program rumah murah bagi masyarakatnya. Kini, dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, pemprov berniat memediasi para pekerja bukan penerima upah untuk mendapatkan pinjaman uang muka hingga sebesar Rp50 juta rupiah.

Serang, beritaindonesianet – Organisasi Kepemudaan di Provinsi Banten diharapkan tidak terpaku pada anggaran kepemudaan yang hanya 2 persen semata untuk melakukan roda organisasi. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah saat menjadi narasumber pada acara silaturahmi daerah KNPI dan OKP se-Banten, dengan tema “Formulasi Strategis Peran Pemuda Dalam Rangka Implementasi Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Kepemudaan” yang digelar DPD KNPI Provinsi Banten di Ratu Hotel Bidakara Serang, Selasa (16/6/2015)….

Serang, beritaindonesianet – Selama bulan ramadhan organisasi masyarakat sipil dan perseorangan di Provinsi Banten berjanji tidak menggelar unjuk rasa di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Pernyataan tersebut didukung Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah. Asep bahkan menawarkan menampung aspirasi masyarakat di ruangannya.