Serang, beritaindonesianet – Presidium Nasional Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI), Melani Leimena Suharli melantik Kepengurusan KPP Provinsi Banten Masa Bakti 2015-2019 di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Provinsi Banten di KP3B, Curug Kota Serang, Kamis (29/10/2015). Pelantikan KPP Provinsi Banten tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) Nomor 04/SK-KPP RI/X/2015 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Banten Masa Bakti 2015-2019.
Dalam sambutannya, Presidium Nasional KPP RI, Melani Leimana Suharli mengatakan, perempuan yang masuk kepengurusan KPP Provinsi Banten ini lebih banyak dari kepengurusan KPP Provinsi lain. “Karena itu saya merasa terharu dan bangga kepada perempuan DPRD Provinsi Banten ini,” kata Melani memuji.
Namun, lanjutnya, setelah resmi dikukuhkan atau dilantik, KPP Provinsi Banten harus berperan aktif menyuarakan kepentingan perempuan di segala bidang sehingga hak-hak perempuan dapat diperjuangkan. Mengingat perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan nasional. “Saya juga mengharapkan KPP Provinsi Banten bersatu di dalam kepengurusannya. Termasuk dalam menjalankan program dan kegiatannya,” harapnya.
Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahmatullah yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, kehadiran KPP Provinsi Banten ini perlu membantu pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun yang lain. Juga melindungi anak-anak perempuan dari ancaman kekerasan.
“Dikarenakan ada dua Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten yang masuk ke dalam kepengurusan KPP Provinsi Banten, yaitu Ibu Nuraini, dan Ibu Muflikhah, maka pemberian bantuan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diperkuat dalam penyediaan anggaraan. Dan saya mendukung keberadaan KPP Provinsi Banten,” kata Asep.
Sementara Ketua KPP Provinsi Banten, Sri Hartati mengaku akan memperjuangkan dan melindungi hak-hak perempuan di Provinsi Banten. “Apa yang menjadi harapan dan keinginan semua pihak, kami akan berusaha memperjuangkan dan melindungi hak-hak perempuan di Provinsi Banten. Karena yang menjadi kepengurusan KPP Provinsi Banten ini tidak hanya berasal dari anggota DPRD Provinsi Banten, juga ada dari unsur akademisi,” kata Ketua Badan Kerhormatan (BK) DPRD Provinsi Banten ini.
Sri menambahkan, dalam waktu dekat ini dirinya bersama pengurus yang lain akan melakukan pertemuan dengan perempuan anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sehingga KPP Kabupaten/Kota bisa segera terbentuk. “Sebelum kami membentuk KPP Kabupaten/Kota, kami akan membahas program kerja KPP Provinsi Banten terlebih dulu. Mudah-mudahan kami bisa menjalankannya,” ucapnya sambil menutup pembicaraan. (adv)
