SERANG, beritaindonesianet- Pemprov Banten telah memberikan bantuan secara sistematis pascabencana alam tsunami Selat Sunda, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Mulai dari proses evakuasi korban, pengungsian hingga proses pascabencana.
“Dua jam setelah kejadian (Sabtu, 22 Desember 2018), Pak Gubernur (Wahidin Halim) langsung menginstruksikan OPD (organisasi perangkat daerah) teknis, khususnya PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) serta Dinas Perkim (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) untuk membuka akses jalan. Karena ada informasi jalan terhambat,” kata Sekretaris Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda, Sekretariat Pendopo Gubernur Banten Muhtarom, Senin (7/1/2019).
Muhtarom yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten tersebut menyatakan, keesokan harinya, 23 Desember 2018 romobongan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy langsung meninjau lokasi terdampak tsunami secara langsung. “Malihat langsung bagaimana proses evakuasi.
Pak Gubernur (Wahidin Halim) di situ tampil mengkoordinasikan seluruh OPD untuk membantu sesuai dengan bidang masing-masing,” kata dia.
Seluruh OPD dan staf langsung menggalang bantuan mulai dari pakaian, uang dan tenaga untuk membantu korban tsunami. Sementara di tingkat OPD, Muhtarom menambahkan, pada awalnya bergerak membantu secara parsial mendatangi dan mendata seluruh wilayah yang terdampak bencana.
“Malamnya, (24 Desember 2018) Pak Gub (Wahidin Halim) mengadakan rapat agar bantuan-bantuan lebih terkoordinasi dengan baik. Maka dibentuklah Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda Sekretariat Pendopo Gubernur Banten di internal Pemprov Banten.
Dari rapat tersebut, kata dia, semua OPD lebih terkoordinasi dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana.
“Akhirnya dibentuklah posko yang menampung logistik, di situ semua bantuan tersentralisasi di Pemprov Banten, walau banyak juga yang langsung ke lokasi (bencana)” jelasnya.
Proses evakuasi yang dilakukan Pemprov Banten sendiri, menurut Muhtarom, merupakan rangkaian mulai dari membentuk posko, membuat dapur umum, mengkoordinasi dan menyalurkan logistik, serta secara bergiliran dan estafet seluruh OPD memberikan bantuan. “Semua itu akan berlangsung sampai berakhir masa darurat bencana pada 9 Januari 2018,” jelasnya.
Wakil Sekretaris Posko Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda Sekretariat Pendopo Gubernur Banten, Siti Ma’ani Nina menyatakan, selanjutnya Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/4293.1-BKD/2018 yang memerintah kepada seluruh Ka OPD untuk melaksanakan beberapa tugas.
“Mendata kerusakan barang/bangunan yang meliputi jenis, volume, nilai dan lokasi, data korban bencana, kebutuhan pengungsi, bantuan yg disalurkan. Kemudian, mengkoordinasikan penyaluran bantuan dari Posko Utama (Gedung Aspirasi) Pemprov ke lapangan,” ujar Nina yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten.
Nina juga mengatakan, bahwa pihaknya juga diwaiibkan melaporkan setiap perkembangan kepada Posko Utama, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dan Sekretaris Daerah Ino S Rawita setiap hari. “Juga menyiapkan alat komunikasi, nomor telpon Kepala OPD yang dapat dihubungi selama penugasan,” imbuhnya. (*)
