Serang – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyiapkan anggaran Rp27 miliar untuk pembangunan jalan penghubung exit tol Serang-Panimbang.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Hadi Suryadi mengatakan, proyek jalan tol Serang-Panimbang yang merupakan salah satu proyek strategis nasional di Banten, saat ini sudah mulah tahap konstruksi. PT Wijaya Karya Serang Panimbang selaku kontraktor pembangunan salah satu proyek strategis nasional itu sedang melakukan “clearing” dan pembangunan jalan pendukung dan “batching plant”.
Hadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pun tahun ini akan membebaskan lahan jalan penghubung exit tol tersebut yang berada di Cikeusal Kabupaten Serang menghubungkan dengan jalan umum.
Anggaran sekitar Rp 27 miliar disiapkan Pemprov Banten untuk membebaskan lahan tersebut. Dana itu digunakan untuk membebaskan lahan seluas 10 kilo meter.
“Kita akan buat jalan baru. Tahun ini pembebasan lahannya, tahun depan konstruksi,” kata Hadi, di Serang, Selasa (6/3/2018).
Menurut Hadi, akan ada tujuh exit tol di jalan tol sepanjang 85 kilometer tersebut. Tahun ini yang akan dibebaskan lahan jalan penghubung hanya untuk satu exit tol saja, enam lainnya dilakukan tahun depan.
Menurutnya, pembebasan lahan jalan penghubung di exit tol di Cikeusal merupakan yang pertama dilakukan oleh Pemprov Banten, karena di lokasi itu yang membutuhkan lahan paling banyak. Selain itu, lokasi tersebut menjadi exit tol pertama jalan tol Serang-Panimbang.
Selain exit tol di Cikeusal, kata dia, exit tol lainnya yang memerlukan lahan banyak untuk jalan penghubung yaitu di Kecamatan Petir, Pagelaran, dan satu exit tol di Kabupaten Lebak.
“Ada bebebrapa yang tersambung dengan jalan desa. Ada juga yang langsung tersambung ke jalan provinsi,” kata Hadi.
Sementara terkait exit tol yang tersambung ke jalan desa, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, pemerintah perlu melakukan peralihan aset terlebih dahulu agar tidak menjadi persoalan.
“Alihkan asetnya ke pemerintah provinsi, toh itu bisa lahirkan ekonomi, bisa dibangun hotel, rumah makan, dan lainnya,” kata Asep.
Menurut Asep, Pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah kabupaten kota harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Keberadaan jalan tol dinilai Asep bisa mendorong perkembangan ekonomi di Banten Selatan, karena itu pemerintah harus mendukung secara penuh proyek tersebut.
Namun, kata Asep, pemerintah tetap perlu memperhatikan aturan dan pertanggung jawaban atas setiap kebijakan yang diambil dalam mendukung proyek tersebut.
Sebelumnya, Direktur Tol Serang Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang Entus Asnawi Mukson mengatakan, pembangunan Tol Serang Panimbang akan dibagi menjadi dua porsi pengerjaan. Dari total panjang panjang 83,677 Kilometer (KM), PT Wijaya Karya (WIKA) akan menggarap sepanjang 50,677 km. Sementara sisanya 33 KM lebih akan dibangun oleh pemerintah.
Selain dukungan proses pembebasan lahan, pihaknya juga mengharapkan dukungan dari pemda terhadap penyediaan lahan untuk kolektor tol pada akses pintu masuk dan keluar tol. Kolektor tol tersebut setidaknya membutuhkan ruas jalan dengan lebar tujuh meter. (ant)
