SERANG, beritaindonesianet-Pelaksana Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Plt Kesbangpol) Provinsi Banten Deden Apriandhi mengajak generasi muda untuk ikut menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Ia juga berharap agar generasi muda dan generasi milenial juga bisa ikut mengawasi pemilu secara partisipatif
“Generasi muda dan generasi milinial jangan hanya menjadi penonton dan jangan hanya melaksanakan haknya saja. Generasi muda dan generasi milenial harus mampu menebar energi positif, menebarkan virus-virus kebaikan, khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan pemilu secara partisipatif,” ujar Plt Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten Deden Apriandhi, Kamis (30/11).
Menurut Deden, generasi muda adalah garda terdepan penentu masa depan bangsa. “Eksistensi generasi muda dalam pemilu dan pilkada serentak tidak hanya sebatas “pemilih pemula”. Peran generasi muda dan inovasinya juga harus diarahkan agar mampu terlibat aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi terbesar bangsa ini,” ujarnya.
Sementara Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Holi Badawi menambahkan jika generasi muda memiliki sejumlah peran strategis dalam pemilu. “Generasi muda bisa meningkatkan partisipasi dalam pemilu, bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengawasi jalannya pemilu, mengembangkan kreativitas dalam kampanye politik, dan menghindari politik uang dan politik identitas.”
Dengan melakukan peran-peran strategis tersebut, kata Holi, generasi muda dapat berkontribusi positif dalam menghadapi pemilu. “Dengan melakukan peran-peran di atas, generasi muda dapat berkontribusi dalam menghadapi pemilu 2024 secara positif dan memastikan bahwa pemilu dapat berlangsung secara adil dan demokratis.”
Sementara Ketua Komisi I DPRD Banten Ahmad Jazuli Abdillah optimis pemilu 2024 di Provinsi Banten berjalan lancar. “Kita sudah undang mitra kerja, sudah tiga kali bertemu di ruang komisi. Dua minggu lalu kita sudah NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah soal pilkada, KPU Banten mendapatkan 499 miliar dan Bawaslu 109 miliar, itu sudah ditandatangani.
Jazuli mengungkapkan persiapan pemilu oleh penyelenggara sudah dikomunikasikan. “Semua sudah terkomunikasi, tinggal melakukan aspek sosialisasi dan edukasi pemilih. Kita jangan hanya terperangkap pada dalam urusan teknis, administrasi, anggaran, tapi kita mengabaikan aspek pendidikan politik sebagai sebagai sebuah momentum demokrasi, agenda lima tahunan, kan kita harus betul-betul memberikan suatu nilai pendidikan kepada publik, demokrasi, bagaimana menjauhi melenyapkan money politik, netralitas aparatur, saya rasa dari dulu sudah pakem,” katanya.
Permasalahan yang ada, kata Jazuli, banyak pihak yang cenderung mengabaikan edukasi dan kecerdasan politik. “Ini yang cenderung diabaikan oleh banyak pihak mengenai edukasi politik, kecerdasan politik. Kalau partisipasi saya kira sudah tinggi. Apalagi di pemilu, di pilek dan pilres. Apalagi di sepanjang sejarah kita baru sekarang pilpres dan pileg digabung di hari yang sama, di TPS yang sama, dulu kan ga. Artinya ada kegagapan sebagian bahwa harus secara utuh antara pilpres dam pileg mengambil kebijakan.”
Karena itu, kata Jazuli, perlu sosialisasi lanjutan untuk sejumlah alat peraga yang bertambah. “Surat suara nambah menjadi lima, kalau surat suara nambah maka pengenalan terhadap surat suara harus disosialisasikan kepada publik. Dengan start up, pemikiran, otak, kecerdasan, dan kemampuan yang beragam maka harus ada cara juga metode untuk menyampaikan informasi-informasi,” katanya. [adv]