SERANG, beritaindonesianet – Sebanyak 29 posko pengungsian yang didirikan Pemprov Banten yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Pandeglang masih beroperasi hingga akhir masa darurat bencana 9 Januari 2019 mendatang. Kehadiran posko tersebut memberikan pelayanan terhadap korban tsunami Selat Sunda.
“Prosesnya memang bergeser pada penanganan para pengungsi, sementara evakuasi terus berjalan yang dilakukan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), khususnya Basarnas dibantu TNI dan Polri. Kami menangani pengungsi tersebut,” kata Sekretaris Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda, Sekretariat Pendopo Gubernur Banten, Muhtarom, Senin (7/1/2019).
Muhtarom menyatakan pihaknya menangani pengungsi di tiap posko dengan kebutuhan masing-masing. “Semua logistik kami distribusikan di samping kami juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang setempat, Basarnas, TNI dan Polri di bawah koordinasi gubernur,” kata pria yang juga Kepala Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.
Untuk diketahui, keduabelas kecamatan yang telah dibangun posko pengungsian tersebut yakni Kecamatan Labuan, Kecamatan Carita, Kecamatan Sumur, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Angsana, dan Kecamatan Jiput. Berikutnya, Kecamatan Munjul, Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Patia, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Cikedal dan Kecamatan Sindangresmi.
Dari 29 posko tersebut, sebanyak 32 OPD bahu membahu memberikan pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing. Adapun ke-32 OPD tersebut adalah Biro Umum, Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Adpem, Biro Ekonomi, Dinas Pendidikan, dan Diskominfo.
Selanjutnya, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DP3AKKB, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Biro ARTP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas PUPR, Dinas ESDM.
Berikutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Biro Infrastruktur, Dinas Pemberdyaan Masyarakat Desa, Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, Biro Kesra, Dinas Perhubungan, Satpol PP serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretariat Dewan, Kesbangpol, Dispora, Badan Penghubung.
Adapun rincian jumlah pengungsi dimulai dari yang terbanyak adalah Kecamatan Angsana 5.150 warga, Kecamatan Carita sebanyak 3.299 warga, Kecamatan Sumur 3.082 warga, Kecamatan Jiput 2.900 warga dan Kecamatan Cimanggu 2.840 warga. Berikutnya, Kecamatan Labuan 2.409 warga, Kecamatan Pulosari 1.210 warga, Kecamatan Cigeulis 1.000 warga, Kecamatan Munjul 794 warga, Kecamatan Patia 456 warga, Kecamatan Cikedal 373 warga dan Kecamatan Sindangresmi 163 warga.
Setiap saat data pengungsi baik yang korban tsunami maupun korban banjir sangat dinamis bergerak terus sehingga penambahan dan pengurangannya sangat cepat, dan sampai saat ini hampir sebagian besar sudah kembali ke rumahnya masing-masing, namun korban tsunami yang mengalami rumah rusak akan disediakan hunian sementara.
Wakil Sekretaris Sekretaris Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda, Sekretariat Pendopo Gubernur Banten Siti Ma’ani Nina menyatakan penyaluran bantuan yang didistribusikan dari Posko Logistik yakni beras, makanan dan minuman (ait mineral, biskuit), perlengkapan bayi (pakaian bayi, susu, pempers), perlengkapan dewasa (pakaian dalam, daster, sarung, kebutuhan spesifik), dan obat-obatan.
“Bahkan penanganan Kesehatan sangat intensif dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seperti penugasan tenaga medis, mobilisasi ambulans juga obat-obatan semuanya untuk korban tsunami,” kata Nina yang juga sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten. (*)
