Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku prihatin terhadap kondisi pemerintah Provinsi Banten yang selama ini banyak ditemukan permasalahan dalam hal penggunaan keuangan. Karena itu, begitu menjabat sebagai Gubernur Banten, ia mengaku berkomitmen untuk melakukan pembenahan di sektor keuangan.
Meskipun saat ini auditor dan tenaga akuntan di jajarannya masih minim, ia mengaku optimis bisa melakukan pembenahan dengan adanya pendampingan tenaga ahli keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi atau BPKP.
“Saya mengkompetensi tenaga keuangan yang jumlahnya terbatas sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugas sesuai tuntutan yang ada sebagai auditor. Dan untuk meminimalisir adanya penyimpangan penggunaan anggaran, rencananya bersama BPKP juga akan membentuk satgas,” ujar Wahidin, kemarin.
Wahidin yang saat menjabat Walikota Tanggerang pernah delapan kali mendapatkan predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP) mengaku tidak terlalu sulit memimpin Banten untuk juga mendapatkan WTP.
“Kuncinya tak lain dari tata cara pengelolaan keuangan,” katanya.
Karena itulah, Wahidin mengaku tidak segan memberikan reward dan punisment kepada jajaranya dalam hal pengelolaan keuangan. Ia juga mengaku tidak segan memberikan sanksi jika menemukan adanya penyimpangan penggunaan anggaran negara, termasuk salah satunya yang pernah dilakukan oleh salah seorang kepala dinas di jajarannya, yang langsung dinon-job-kan dengan meminta ganti rugi pemakaian uang, begitu diketahui telah menyimpangkan anggaran.
“Saya berharap dengan cara ini maka predikat WTP Provinsi Banten bisa tetap dipertahkan di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (hen)
