Serang – Hasil rapat paripurna paripurna DPRD Provinsi Banten, Kamis lalu, dengan agenda laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ, yang menjelaskan tentang capaian pendapatan asli daerah atau PAD Banten tahun 2015 yang tidak mencapai sasaran rupanya menuai berbagai kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya tentang temuan 10 satuan kerja perangkat dinas atau SKPD yang capaian realisasi belanja langsung di bawah 80 persen, dan ada juga sejumlah penyebab lain yang mengakibatkan tidak tercapainya PAD.
Beberapa anggota DPRD Provinsi Banten bahkan sempat mengomentari jika pemeran si doel anak sekolahan ini tidak bisa bekera alias jeblok. Menanggapi hal ini, Rano mengaku akan segera mengatasinya dengan meninjau kembali kinerja semua SKPD. “Sebenarnya kondisi sejumlah sektor di Banten membaik dan bahkan berada di atas angka nasional,” kata Rano, kemarin.
Dari catatan yang dikemukakan pada rapat paripurna sehari sebelumnya, memang ada sepuluh SKPD yang realisasi belanja langsung di bawah 80 persen. Ke-sepuluh SKPD tersebut diantaranya, Dinas Pendidikan (73,69 persen), Dinas Sumber Daya Air Dan Pemukiman (57,71 persen), Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang (79,02 persen), Badan Lingkungan Hidup Daerah (76,99 persen), Badan Kepegawaian Daerah (77,60 persen), Biro Umum (79,52 persen), Biro Perlengkapan Dan Aset Daerah (58,42 persen), RSUD Malingping (76,52 persen), RSUD Banten (76,39 persen) dan Sekretariat DPRD (76,95 persen). (Henny)
