BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
Dunia pendidikan Islam semakin mengalami pencerahan di mata pemerintah. Khususnya di Provinsi Banten, pemerintah setempat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) bahkan membuat berbagai program untuk memajukan pendidikan dan perekonomian Islam, khususnya di pondok pesantren.
Salah satu program real yang dilakukan Biro Kesra yaitu Sosialisasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Salafi di Hotel The Royal Krakatau Cilegon, Kamis (22/11).
Menurut Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Provinsi Banten Irvan Santoso ,pihaknya akan membuat Pokja Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, ”Para anggota Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) terdiri dari dinas-dinas di Provinsi Banten yang terkait nantinya,”Pokja tersebut akan menjadi mediator untuk pengembangan pondok pesantren di Banten,“Pokja ini nantinya,akan memaksimalkan akses-akses pemberdayaan ekonomi dan bantuan dari luar agar bantuanya menyeluruh, “tutur Irvan Santoso pada acara sosialisasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren di Hotel The Royal Krakatau Cilegon Banten.
Irvan pun menambahkan bahwa bantuan terhadap Ponpes tidak hanya dalam bentuk materi saja,perlu ada bantuan dalam bentuk pelatihan dan keterampilan untuk para santri di Banten dengan menggandeng instansi terkait lainya.”Saya piker santri itu tidak hanya memerlukan ilmu agama,ke depan Pokja itu akan bekerja sama dengan berbagai instansi,salah satunya nanti dengan Disnaker tentang pelatihan kerja,”Kata Kepala Biro KESRA Provinsi Banten Irvan Santoso.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Provinsi Banten juga menjelaskan bahwa terkait pemberdayaan ekonomi pondok pesantren, telah ada nota kesepahaman antara Menteri Agama, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Koperasi dan UMKM, dan Menteri Dalam Negeri tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui pondok pesantren dan koperasi pondok pesantren.
Gubernur Banten H.Rano Karno menerangkan bahwa dalam rangka menghadapi MEA 2015, Pondok Pesantren diminta bersiap-siap,hal ini di katakana Gubernur Banten H. Rano Karno dalam acara Sosialisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren yang berlangsung di Hotel Royal Krakatau Cilegon. Rabu (21/10).
“Dengan jumlah pondok pesantren yang ada di Provinsi Banten sekitar 3.500 dan jumlah santri 200.000 orang, maka ini merupakan sebuah potensi sumber daya manusia,” ungkapnya.
Lembaga pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mengedepankan ilmu agama, dan dalam rangka menghadapi MEA tersebut maka sebuah pondok pesantren harus dibangun dalam sisi perekonomiannya.“Karena apa? Karena kita akan menghadapi persaingan yang luar biasa,” jelas Rano.
Sementara itu terkait POSPENAS 2016, Banten akan menjadi tuan rumah untuk POSPENAS 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2016.
Banten akan menjadi penyelenggara pertama POSPENAS yang pelaksanaannya bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Seperti diketahui, bahwa pada tanggal 22 Oktober telah ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional oleh Presiden RI Joko Widodo melalui Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015.
Pada peresmian Hari Santri Nasional lalu, Gubernur Banten H.Rano Karno mengatakan bahwa kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari peran pondok pesantren. Sebagaimana diketahui bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak kehadiran islam di bumi nusantara. Lembaga ini secara konsisten melaksanakan fungsinya sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu keislaman, tafagquh fiddin, pusat pengembangan dakwah dan pusat kaderisasi santri.
“Dari pondok pesantren inilah telah lahir santri yang menjadi ulama, guru agama, mubaligh, dan tokoh masyarakat yang memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan islam, sebagaimana kita temukan di bumi Banten ini,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Banten, menurut Gubernur, telah mamiliki komitmen untuk menjadikan iman dan taqwa sebagai landasan untuk menata kehidupan kearah yang lebih baik, baik material maupun spiritual. Untuk itu, lanjut Gubernur, beberapa program strategis Pemprov Banten telah dilaksanakan secara bertahap, diantaranya fasilitasi umroh bagi masyarakat berprestasi, pemberdayaan ekonomi pesantren dan pembinaan terhadap qori dan qoriah yang dilaksanakan oleh LPTQ, serta mendukung ditetapkannya Perda Pondok Pesantren sebagai upaya komitmen Pemprov Banten dalam mewujudkan masyarakat Banten beriman dan bertaqwa.
“Secara kuantitatif jumlah pondok pesantren berdasarkan data dari Kanwil Kemenag Banten sebanyak 3.267. Jumlah tersebut terdiri dari 2.032 pondok pesantren salafi dan khlafiyah sebanyak 1.235. oleh karena itu, wajar jika masyarakat Banten dikenal sebagai masyarakat yang religius dan memiliki ulama yang dikenal tidak hanya didalam negeri namun juga hingga mancanegara,” sebutnya.
Gubernur berharap, peringatan hari santri nasional dapat meningkatkan semangat kesatuan dan persatuan yang ditunjukan para santri Banten atas dasar ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah Basyariyah.(adv)
