Bogor|beritaindonesianet.com – Usai pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU di Istana Bogor hari Kamis (26/2), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menjelaskan beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Said Aqil menegaskan bahwa PBNU mendukung sikap tegas pemerintah untuk memberlakukan eksekusi mati terhadap terpidana penyalahgunaan narkoba yang pelakunya berasal dari beberapa negara.
“Kalau (narkoba) ini dibiarkan itu korbannya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, generasi muda terutama di Indonesia ini, itu satu. Kedua, Al-Quran sendiri menegaskan begitu, barang siapa yang membikin, menghancurkan tatanan kehidupan di muka bumi ini maka hukumnya tidak layak diberi kesempatan hidup, (jadi) kita dukung sikap Presiden,” papar Said Aqil.
Selanjutnya, Said Aqil Siradj mengatakan, PBNU juga menyampaikan kepada pemerintah mengenai sikap NU terhadap perkembangan Islam radikal di Indonesia. Menurutnya, NU meminta pemerintah agar bersikap tegas dalam menghadapi pergerakan Islam radikal di tanah air.
“Mengokohkan kembali peradaban Islam sebagai pondasi keberlangsungannya NKRI, Islam yang berbudaya, Islam yang beradab, sejak dulu kita tegas bahwa NU anti radikalisme, anti terorisme, apalagi anti ekstrimis, siapapun yang menggunakan kekerasan atas nama agama Islam, salah, kita harapkan pemerintah lebih tegas, bagi mereka tidak urusan Indonesia pecah, mau berantakan, mau konflik, yang penting Islam, bagi mereka nggak penting Indonesia itu,” tegasnya.
Pada kesempatan sama, Ketua PBNU, Slamet Effendy Yusuf menjelaskan, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berharap NU mampu mengambil peran dalam perkembangan Islam di Indonesia dan kalangan internasional. Selain itu, NU juga diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran Islam sebagai agama yang damai dikalangan perguruan tinggi.
“Beliau meminta NU mengambil peranan supaya pandangan-pandangan NU tentang praktek keagamaan, tentang sikap-sikap sosialnya, sikap-sikap kemasyarakatannya disebarluaskan, baik di internal bangsa maupun internasional, katakanlah misalnya pandangan-pandangan NU tentang serasinya hubungan antar penduduk yang berbagai agama, berbagai suku dan sebagainya, yang lain juga beliau tadi mendorong supaya NU juga memperhatikan universitas-universitas dan itu dunia intelektual,” papar Slamet Effendy.
Dalam pertemuan tersebut, PBNU juga memaparkan persiapan Muktamar NU ke 33 di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1 hingga 5 Agustus 2015.
Muktamar NU mendatang antara lain akan membahas mengenai paham radikal Islam yang semakin berkembang dan NU akan berupaya menjadi benteng Islam yang moderat, ramah dan santun. Menurut Said Aqil dan Slamet Effendy, rencananya Muktamar NU ke 33 nanti dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.
