Cilegon – Demokrasi di Indonesia ternyata saat ini semakin meningkat meskipun cenderung fluktuatif dalam enam periode terakhir. Hal ini dinilai dalam suatu sistem khusus yang disebut indeks demokrasi (ID). Khususnya di Provinsi Banten, indeks demokrasi yang ada trennya hampir sama dengan nasional. Meskipun demikian, jumlah indeks demokrasi bantn ini ternyata lebih tinggi dari indeks demokrasi nasional. Menurut Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Banten, Rusjiman, lebih tingginya indeks demokrasi provinsi ini dibandingkan indeks…
Read MoreWalikota Cilegon akan Tindaklanjuti Temuan BPK Tentang Sport Centre
Cilegon – Pembangunan Sport Centre atau pusat kegiatan olahraga di Kota Cilegon ternyata menjadi ganjalan Pemkot Cilegon untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa catatan, yang diumumkan di Kantor BPK RI beberapa hari lalu. Berdasarkan penilaian BPK, pengadaan sport centre ini belanja modalnya mencapai 6,32 persen dan pembangunannya tidak diawali studi kelayakan dan pengurusan izin yang diisyaratkan. Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariadi mengakui tentang kekurangan ini. “Kami akan segera menindaklanjutinya sehingga ke depan kami…
Read MoreBaru 5 Perusahaan di Cilegon Titip CSR ke Pemkot
Cilegon – Masih kurangnya sinergisitas antara pihak perusahaan dengan pemerintah Kota Cilegon dalam hal penyaluran dana tanggung jawab sosial, atau Coorporate Social Responsibility (CSR), ternyata membuat pihak pemda terus berupaya melakukan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengadakan acara bersama yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabid Analisis Penyuluhan dan Pembinaan Lingkungan Kota Cilegon Edi Suhardi mengakui hal ini. Edi mengatakan, dari ratusan perusahaan yang ada di Kota Industri Cilegon, baru lima saja yang sudah bersinergisitas…
Read MoreTes Urine Pejabat Kota Cilegon, 9 Positif
Cilegon – Adanya temuan zat yang biasa terkandung dalam narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cilegon terhadap sejumlah tes urine pejabat dan PNS Kota Cilegon, sempat mengejutkan banyak pihak. Namun, setelah delapan orang di antaranya, termasuk Wakil Walikota Cilegon Edi Aryadi melakukan klarifikasi barulah walikota dan jajaran kota Cilegon bernapas lega. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cilegon, Mahmudin mengakui adanya sembilan pejabat dan PNS yang dinyatakan positif air seninya mengandung zat yang biasa…
Read MoreSelama Ramadhan, Tempat Hiburan Dilarang Buka
Cilegon – Beberapa hari menjelang bulan Ramadhan, berbagai pihak mulai melakukan persiapan. Di Kota Cilegon, Banten, Polres Cilegon, Majelis Ulama Indonesia Cabang Cilegon, pengelola tempat hiburan, tempat makan, dan sejumlah pihak lainnya melakukan koordinasi dalam saresehan yang berlangsung di Aula DPRD Kota Cilegon, Rabu siang (1/6/2016). Dalam acara ini, Kapolres Cilegon Ajun Komisaris Besar Polisi Romdon Natakusumah mengharapkan agar semua pihak mau menghormati masyarakat yang melakukan ibadah puasa, terutama tempat hiburan dan rumah makan. “Jika…
Read MorePNS Cilegon Baru yang Pindah Posisi Bisa Tak Naik Pangkat
Cilegon – Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru masuk dalam formasi umum di lingkungan pemerintahan Kota Cilegon tahun 2015 lalu, diambil sumpah di Aula Sekretariat Daerah atau Setda II Rabu pagi (1/6/2016). Dari 82 PNS yang diambil sumpah ini, 79 di antaranya dari formasi umum sedangkan tiga lainnya merupakan formasi spesialis di bidang kedokteran. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cilegon, Mahmudin mengaku pengambilan sumpah formasi ini merupakan pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN)…
Read MoreBPK Apresiasi 2 Kabupaten Kota yang Terapkan Sistem Akrual
Serang – Penggunaan sistem akrual dalam pelaporan keuangan oleh kabupaten kota ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ternyata mendapat tanggapan positif dari pihak BPK. Ketua perwakilan BPK RI Provinsi Banten Yusnawati mengaku mengapresiasi Kota Tanggerang dan Kabupaten Pandeglang yang berhasil menerapkan sistem ini. “Saya sangat menghargai upaya kedua kabupaten kota ini terutama Kabupaten Pandeglang, yang tahun sebelumnya malah mendapatkan disclaimer atau tidak menyatakan pendapat, gara-gara mencoba menggunakan sistem akrual ini,” ujarnya, Selasa (31/5/2016)….
Read MoreMobil Gubernur Disiram Kopi
Serang – Mobil dinas Gubernur Banten Rano Karno yang sedang diparkir di halaman depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten disiram air kopi oleh sejumlah pengusaha kontraktor proyek MCK, yang sedang berkumpul di depan gedung ini. Mereka juga menuliskan sejumlah kalimat yang menyatakan kekecewaan terhadap Gubernur Banten. “Kami kecewa. Pemda Provinsi Banten sudah membohongi kami. Kami dijanjikan akan ditranser uang pembayaran proyek pada tanggal 30 Mei kemarin, tetapi hingga saat ini ternyata tak…
Read More4 Kabupaten Kota Pertahankan WTP, Lebak dan Pandeglang “Naik Kelas”
Serang – Setelah mengumumkan hasil laporan keuangan Provinsi Banten, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Selasa siang mengumumkan hasil penilaian laporan keuangan enam dari delapan kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Empat kabupaten kota yaitu Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang, Kota Cilegon , dan Kabupaten Serang bertahan dengan penilaian tanpa pengecualian (WTP). Sementara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang naik satu tingkat dari sebelumnya Kabupaten Pandeglang mendapat opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat, sedangkan Kabupaten…
Read MoreBanggar DPRD Bahas Temuan LPH BPK
Serang – Pelaksana harian Badan Anggaran (Banang) DPRD Provinsi Banten, membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas temuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Selasa (31/5/2016). Pelaksana harian Banang DPRD tersebut terdiri dari, Ketua DPRD Asep Rahmatullah, Wakil Ketua DPRD Muflikhah, Ali Zamroni, dan Anggota DPRD Budi Prajogo, Yayat Supriyatna, Hasan Maksudi, Jaini, Thoni Fhatoni Mukson,…
Read More
