Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita menyalahkan pihak swasta atas dibuangnya sekarung Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik warga 8 desa di Kecamatan Carita beberapa waktu lalu. Menurutnya, pihak distributor KIS di daerah mesti melibatkan aparat pemerintah daerah.
“Jangan langsung BPJS dengan pihak ketiga, kalau di Pandeglang dengan JNE, harusnya JNE memberikan juga ke TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan). Sampai di Pandeglang bareng-bareng, dinas kami melihat seperti Dinkes atau Dinsos,” kata Irna kepada wartawan di Serang, Banten, Rabu (24/10/2018).
Ia mengatakan, karena ada KIS yang dibuang ke tempat sampah, ia harus bersurat dengan Kemensos dan Kemenkes terkait pendistribusian kartu ini di Pandeglang. Ia mengira, permasalahan ini tidak hanya terjadi di Pandeglang tapi juga jadi permasalahan nasional khususnya soal distribusi KIS.
“Ini bisa jadi permasalahan skala nasional. Pas turun (KIS) tidak ada di dinas kami. saya tanya ke Dinkes katanya tidak melalui Dinkes. Metodenya harus lebih simple,” ujarnya.
Irna menambahkan, sekarung KIS yang dibuang di Pandeglang merupakan milik warga yang terdaftar di penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah pusat.
“Ini semua dari pemerintah pusat, kami hanya cover 27 ribu jiwa. Selebihnya di pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Dari pusat semua,” ujarnya.
Terakhir, ia mengaku prihatin atas perbuatan oknum yang membuang KIS ke tempat sampah. Apalagi, KIS tersebut juga tidak diberikan ke warga sampai 3 tahun. Warga menurutnya merasa dirugikan karena tidak menerima manfaat dari karu KIS tersebut. (bri/rvk)
