Serang – Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 miliar pada 2018 untuk program kesehatan gratis bagi warga kurang mampu yang tak ditanggung BPJS Kesehatan.
“Kita siapkan Rp 300 miliar. Mudah-mudahan cukup, tapi kita nanti lihat perkembangannya,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim usai rapat kordinasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2018 di DPRD Banten, di Serang.
Ia mengatakan, untuk program kesehatan gratis di Provinsi Banten Tahun anggaran 2018 bagi warga kurang mampu, akan menggunakan dua mekanisme yakni seperti di DKI Jakarta dengan menggunakan kartu sehat.
Selain itu, kata dia, ada juga nantinya warga yang sakit langsung berobat ke rumah sakit dan pembayarannya di klaim oleh pihak rumah sakit ke Pemprov Banten.
“Ada dua mekanisme walaupun sebenarnya sama saja. Seperti di DKI dengan kartu sehat, atau seperti waktu saya di Kota Tangerang, jadi warga yang sakit langsung bisa berobat ke rumah sakit mana saja di Provinsi Banten, nanti diklaim oleh rumah sakit, kita yang bayar,” katanya.
Ia mengatakan, anggaran Rp 300 miliar tersebut rencananya dialokasikan untuk jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu yang belum masuk dalalm program BPJS.
Pemprov Banten nantinya akan kerjasama dengan seluruh rumah sakit yang ada di Banten untuk menjalankan program tersebut.
“Datanya nanti masih menunggu dari BPJS. Tapi kata BPJS ini ada sekitar dua juta lebih warga yang belum tercover BPJS,” kata Wahidin Halim.
Selain program kesehatan gratis, kata dia, pada 2018 Pemprov Banten juga akan menggratiskan seluruh biaya pendidikan untuk tingkat SMA dan SMK negeri serta memperbaiki dan membangun sekolah-sekolah yang rusak.
“Mulai 2018 nanti jangan ada pungutan apapun di sekolah SMA dan SMK negeri. Kita gratiskan semua, kasihan rakyat,” kata Wahidin Halim. (ydp/amr)
